Pemerintah, industri farmasi, lembaga penelitian, akademisi, dan organisasi profesi perlu bersinergi dalam mengupayakan inovasi di bidang obat.
“Kita perlu membangun kesadaran bersama bahwa penelitian dan pengembangan sediaan farmasi harus menjadi prioritas untuk memperkuat sistem kesehatan nasional,” ujarnya.
×
Dalam mendukung pengembangan obat, BPOM melakukan beberapa upaya, seperti memfasilitasi pengembangan obat untuk meningkatkan akses dan ketersediaan obat di masyarakat, menyederhanakan prosedur sertifikasi fasilitas produksi, serta melakukan penilaian atau evaluasi obat guna mendukung investasi di sektor industri farmasi.
“Dengan sinergi berbagai pihak, diharapkan dapat terwujud peningkatan maturitas industri farmasi serta akses obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu bagi masyarakat,” katanya.
Upaya Menurunkan Harga Obat
Lebih lanjut, dr. Taruna Ikrar menyampaikan bahwa salah satu mandat utama BPOM adalah mempermudah akses obat dengan harga terjangkau di dalam negeri.
Menurutnya, harga obat di Indonesia saat ini masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti biaya promosi dan keterbatasan opsi obat esensial di dalam negeri. “Upaya menurunkan harga obat perlu dilakukan melalui kebijakan dan regulasi serta inovasi yang mendukung,” ungkapnya.
BPOM telah melakukan evaluasi untuk menyederhanakan prosedur registrasi obat dan mempercepat timeline registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BPOM juga terbuka untuk berdialog dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk asosiasi dan pelaku usaha, untuk menemukan solusi terbaik dalam menurunkan harga obat.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mewajibkan industri farmasi mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada kemasan obat.
Selain itu, BPOM juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengintegrasikan data HET dan Harga Netto Apotek (HNA) dalam platform SATUSEHAT Kementerian Kesehatan.
Menuju WHO Listed Authority (WLA)
Dalam pidatonya, dr. Taruna Ikrar juga mengungkapkan upaya BPOM untuk mencapai status WHO Listed Authority (WLA). WLA adalah framework berbasis bukti yang menilai dan menetapkan otoritas regulatori dengan kinerja yang diakui secara global.
Berdasarkan penilaian Global Benchmarking Tools (GBT) WHO, fungsi regulatori BPOM telah berada pada maturity level 3 (dari skala 4).
“Kami telah menyelesaikan self-assessment kesiapan menjadi WLA dan dalam tahap akhir untuk menyerahkan hasil asesmen tersebut kepada WHO,” kata dr. Taruna.
Jika BPOM berhasil mendapatkan status WLA, Indonesia akan diakui memiliki standar regulatori obat yang setara dengan negara maju seperti Amerika Serikat, Swiss, dan Korea Selatan.
