Sulawesi Selatan, IAINews -Apoteker Pendamping Produk Halal (PPH) resmi dilantik bersamaan dengan dua perhimpunan lainnya, yaitu Apoteker Penyuluh TB dan Apoteker Penyuluh Narkoba. Selain itu, tiga seminar baru di lingkup PD IAI SULSEL, yakni HIASKOS, HISFARIN, dan HIMASTRA, juga diselenggarakan di Ballroom Universitas Megarezky pada hari Minggu, 8 September 2024.
Pelantikan berlangsung dengan khidmat dan dipimpin langsung oleh Ketua PD IAI SULSEL, apt. Andi Alfian. Surat keputusan dibacakan oleh Wakil Sekretaris III, apt. Nur Yusroni Kaenong, S.Si, yang meliputi dewan pelindung, dewan penasihat, pengurus inti, serta delapan bidang dalam kepengurusan Perhimpunan Apoteker PPH.
Struktur kepengurusan PPH terdiri dari apt. Drs. Abd Khalik sebagai Ketua, apt. Andi Trihadi Kusuma Kisra, S.Farm., M.Si sebagai Sekretaris, apt. Fitra, S.Farm sebagai Sekretaris, apt. Hasrul Lukman, S.Farm sebagai Wakil Sekretaris, apt. Yuri Pratiwi Utami, S.Farm., M.Si sebagai Bendahara, dan apt. Suhartini, S.Farm., M.Tr.Adm.Kes sebagai Wakil Bendahara.
Setelah pelantikan, dilakukan serah terima pataka kepada Ketua Apoteker PPH oleh Dewan Pengawas Daerah, apt. Dra. Ummul Khairy, M.Kes, diikuti dengan sesi foto bersama. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua PPH dan Ketua PD IAI SULSEL sebagai simbolisasi resminya pelantikan tersebut.
Ketua PPH, apt. Abd Khalik, menjelaskan bahwa perhimpunan ini adalah yang terakhir dibentuk, namun proses pembentukannya paling panjang karena para pengurus harus mengikuti dan lulus pelatihan di Halal Center UMI. “Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada HC-UMI, karena lulusan pelatihan HC UMI batch 3, 5, dan 8 inilah yang menjadi pengurus PPH yang dilantik hari ini,” ujarnya. Abd Khalik sendiri merupakan apoteker yang bertugas di RS Wahidin Sudirohusodo.
Dalam pemaparan program kerja, apoteker PPH menyampaikan bahwa banyak tantangan yang akan dihadapi ke depan. Program kerja yang segera dilaksanakan adalah sosialisasi sadar halal, sosialisasi WHO 2024, serta menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi melalui MoU.
