JAKARTA, IAINews – Menindaklanjuti diresmikannya UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia melakukan sejumlah penyesuaian.
Penyesuaian itu perlu dilakukan, mengingat sejumlah tugas dan fungsi IAI sebagai organisasi profesi telah diambil kembali oleh pemerintah.
Untuk itu IAI telah menyiapkan platform PharmaCareer dalam aplikasi SIAp (Sistem Informasi Apoteker) untuk memenuhi kebutuhan lowongan pekerjaan.
PharmaCareer memberikan pelayanan baik dari sisi job seeker (pencari kerja) maupun job creator (pemberi kerja)
Dalam peresmian platform PharmaCareer yang dilakukan di Hotel Double Tree Jakarta Kemayoran, Jumat, 8 Maret lalu, Ketua Umum PP IAI, apt Noffendri S.Si mengungkapkan sedikit sejarah SIAp dan perkembangannya hingga kini.
Dalam kesempatan itu hadir secara luring Direktur Eksekutif GP Farmasi, Elviano Rizaldi, Sekretaris Eksekutif GP Jamu dan Obat Tradisional, Marlina Irawati, perwakilan dari perusahaan dan rekanan berbagai kegiatan seperti Kimia Farma Apotek, Hexpharm, Swibe Rx, Phapros, Danone, Soho, Sakafarma, Kalbe Farma, MIMS, Bintang Tujuh, Dexa Medika, Konimex dan masih banyak lagi.
Sementara secara daring hadir perwakilan dari Asosiasi Rumah Sakit Daerah Indonesia, PERSI, Dekan, Kaprodi dan Kepala Sekolah Perguruan Tinggi Farmasi di seluruh Indonesia, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IAI di seluruh Indonesia, Himpunan Seminat dan Perhimpunan.
Hadir pula secara daring para ketua umum organisasi profesi kesehatan lain, yaitu IDI, IBI, PDGI dan PPNI yang selama ini menjalin hubungan erat dengan IAI.
Menurut Noffendri, aplikasi SiAp dibangun dengan tujuan menstandarkan pelayanan apoteker dari Aceh hingga Papua.
‘’Karena IAI adalah ogansiasi yang bersifat sosial, tidak seperti pemerintah yang sudah memiliki standar pelayanan tertentu,’’ ungkap Noffendri
‘’Saat itu, pelayanan anggota masih dilakukan secara manuai, sehingga membutuhkan energi dan waktu yang cukup melelahkan. Baik bagi pengurus maupun anggota,’’ kenang Noffendri.
‘’Pak Nurul (apt Nurul Falah Edy Pariang, Ketum PP IAI 2014 – 2018, 2018 – 2022-red) di awal kepemimpinan periode 2 menggagas adanya pelayanan anggota secara elektronik,’’ tuturnya.
‘’Maka mulailah disiapkan platformnya, melalui kontestasi dari berbagai PD (Pengurus Dareah) dan akhirnya terpilih inovasi dari PD IAI Jawa Barat yang kemudian dikembangkan menjadi SIAp,’’ tutur Noffendri.
‘’Dengan sistem ini pelayanan anggota menjadi tersantadar, tidak berdasar mood pengurus, baik pengurusan SKP, rekomendasi dan perpanjangan setifiktat kompetensi, dirasakan secara merata, tidak ada lagi penundaan,’’ jelas Noffendri.
