Floating Left Ads
Floating Right Ads
banner 950x90

Ibas : Fraksi Demokrat Dukung OP Kesehatan Tunda RUU Kesehatan OBL

WhatsApp Image 2023 05 23 at 23.54.24
Pimpinan OP Kesehatan dari IDI, PDGI, IAI, IBI dan PPNI saat beraudisnei dengan Fraksi Parti Demokrat
banner 120x600
banner 468x60
WhatsApp Image 2023 05 23 at 23.54.24
Pimpinan OP Kesehatan dari IDI, PDGI, IAI, IBI dan PPNI saat beraudisnei dengan Fraksi Parti Demokrat

JAKARTA, IAINews – Ketua Fraksi Parta Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono menyatakan dukungan penuh terhadap upaya 5 Organisasi Profesi Kesehatan (OPK) untuk menunda RUU Kesehatan Omnibus Law.

Dukungan tersebut disampaikan Ibas saat menerima audiensi para ketua OPK yakni Adib Khumaedi dari PB IDI, Noffendri Roestam dari PP IAI, Gagah Daru Setiawan dari PDGI, Oman Faturohman dari PPNI serta Herdiawati dari PP IBI.

Iklan ×

Edhie Baskoro Yudoyono didamping Sekretaris Fraksi Hasan Saleh, Kapoksi Komisi IX Aliyah Mustika Ilham serta Santosa dari Baleg.

Dalam kesempatan tersebut, para Ketua OPK menyampaikan uneg-unegnya seputar pembahasan RUU Kesehatan OBL yang disebut tak transparan dan sama sekali tidak melibatkan para OPK tersebut.

Edhie Baskoro yang akrab disapa Ibas, berpesan kepada jajarannya agar memperjuangkan aspirasi 5 OPK tersebut, karena para OPK berjuang untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu Aliyah menyampaikan apresiasi dari 5 OPK yang sudah menyampaikan aspirasinya.

‘’Terus terang sebagai anggota panja kami bingung, mengapa kok terburu-buru dibahas. Bukan hanya lari marathon, tetapi sudah dengan kecepatan super jet,’’ ungkap Aliyah Mustika Ilham.

Baca Juga  ACARA SILATURAHMI DIREKTORAT ONPP KE PP IAI

‘’Karena terburu-buru, pembahasan tidak serta merta teratur, bahkan lompat-lompat. Karena saya tidak berlatar belakang kesehatan, kalau ada hal yang membuat ragu, maka kami minta dilewati dan dimasukan di tim perumus (timus),’’ ungkap Aliyah.

Menurut Aliyah, DIM usulan pemerinah memuat 11 isu krusial, diantaranya mengenai STR dan SIP, produk halal, uji kompetensi, Pendidikan spesialis, BPJS, OP, kolegium, konsil dan komite transplantasi.

Dalam usulan pemerintah, Konsil dibawah pengawasan pemerintah, karena anggaran dari Kemenkes. Sementara usulan Pratai Demokrati, Konsil tetap harus independent dan melaporkan tugasnya ke presiden melalui Menkes.

‘’Kami juga minta penjelasan, mengapa kolegium tidak dibawah OP, bagaimana proses penerbitan SIP dan siapa yang memberikan rekomendasi,’’ tutur Aliyah.

Aliyah sendiri sudah menanyakan kepada pemerintah mengapa OPK tidak diajak berkomunikasi.

‘’Mereka kekeuh mengatakan, bahwa sudah ada komunikasi dan sudah mengundang, tetapi ketika kami tanyakan siapa saja yang telah diundang, mereka tidak transparan, siapa saja yang telah diundang untuk diajak berkomunikasi. Kami akan terus mengejar hal ini nanti dalam timus,’’ janji Aliyah.

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *