JAKARTA, IAINews.com – Sejak Senin, 8 Mei 2023 pagi, area seputar Patung Kuda, Jakarta Pusat riuh oleh teriakan massa apoteker, dokter, dokter gigi, bidan dan perawat yang melaksanakan aksi damai.
Ribuan tenaga kesehatan tersebut berasal dari Sabang sampai Merauke, datang berbondong-bondong dengan tuntutan yang sama, yakni stop pembahasan RUU Kesehatan Omnibuslaw.
Massa yang memenuhi area tersebut adalah anggota Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
Ke lima organisasi profesi kesehatan tersebut bergabung membentuk Aliansi Selamatkan Kesehatan Bangsa (Aset Bangsa).
Tuntutan untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan OBL tersebut karena dinilai prosesnya penuh dengan tekanan, rawan kriminalisasi dan dihilangkannya organisasi profesi (OP) yang selama ini telah banyak bermitra dengan pemerintah dan melindungi anggotanya.
Aksi serupa juga dilakukan oleh para nakes dari lima OP Kesehatan di berbagai daerah di Indonesia, dengan tuntutan yang sama.
Aksi yang dimulai dari Patung Kuda tersebut, sedianya akan menuju Istana Merdeka untuk menemui Presiden Joko Widodo, namun rencana tersebut batal, karena lalulintas menuju istana ditutup.
Massa kemudian menggelar orasi di seputar area Patung Kuda. Siang Kantor Staf Presiden (KSP) menerima beberapa perwakilan dari OP Kesehatan untuk menyampaikan aspirasinya.
Perwakilan kelima OP Kesehatan tersebut, antara lain apt Nofendri Roestam (Ketua Umum PP IAI), apt Lilik Yusuf Indrajaya (Sekjen PP IAI), Dr apt Abdul Raheem (PP IAI), Ade Jubaedah dan Dr Herdiawati dari PP IBI, dr Mahesa paranadipa dari PB IDI. Mereka diterima oleh Dr dr Brian Sriprahastuti.
Para perwakilan OP Kesehatan tersebut menyampaikan uneg-uneg sehubungan dengan proses penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan OBL dianggap cedera secara hukum, dan tidak mengindahkan masukan dari OP Kesehatan. Karena itu meminta agar pembahasannya ditunda dan terlebih dahulu berdialog dengan para OP Kesehatan yang tahu persis kondisi para tenaga kesehatan di lapangan.
Brian berjanji akan menyampaikan hal tersebut ke Kepala Staf Presiden, Moeldoko dan meminta untuk menunda pembahasan.
Usai diterima di Kantor Staf Presiden, massa kemudian bergerak ke kantor Kementerian Kesehatan. Di sana beberapa perwakilan diterima oleh Sekjen Kemenkes Ri, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, SE, MA, PhD, serta Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, dr Siti nadia Tarmizi, M.Epid.
