Floating Left Ads
Floating Right Ads
banner 950x90

Chazali H Situmorang : Menunggu Presiden Bicara

Dosen FISIP UNAS/Pemerhati Kebijakan Publik/Ketua Dewas PP IAI

WhatsApp Image 2023 05 16 at 12.49.53
Dr Apt Chazali H Situmorang
banner 120x600
banner 468x60
WhatsApp Image 2023 05 16 at 12.49.53
Dr Apt Chazali H Situmorang

SETELAH ribuan pengurus dan anggota  Organisasi Profesi Kesehatan aksi damai hari Senin (8 Mei 2023) yang lalu, kondisi sudah mulai mereda.

Kelima Organisasi Profesi Kesehatan (IBI, PDGI, PRNI, IAI dan IBI)  mengadakan konsolidasi untuk langkah selanjutnya.

Iklan ×

Pemerintah melalui Menko Pulhukam saat bertemu  dengan delegasi 5 OPK, menyampaikan agar secara substansi diselesaikan dengan Menko PMK, dan memang dari  aspek regulasi  urusan Kemenko Polhukam.

Informasi yang kita terima, Deputi I Kemenko PMK, mendampingi  kelima OPK untuk mendapatkan akses dapat bertemu dengan Presiden Jokowi, agar aspirasi kelima OPK  dapat disampaikan langsung.

Memang kita mencermati ( seingat saya), sampai saat ini Presiden Jokowi belum ada memberikan komentar atas aksi demo damai para tenaga kesehatan itu, yang serentak dan masif di kota-kota besar seluruh Indonesia.

Berbeda dengan sikap Presiden, saat adanya rencana Kemendikbud ingin merombak UU Tentang Pendidikan.

Organsasi para Guru  protes dan menjumpai Presiden Jokowi.

Presiden kaget dan merasa belum memberikan persetujuannya.

Pihak Kemendibud panik dan menyampaikan klarifikasi.

Ujungnya RUU Pendidikan tidak jadi diajukan ke DPR.

RUU Kesehatan dengan pendekatan Omnibus Law dan menyasar berbagai UU lingkup kesehatan dan diluar lingkup kesehatan  yang sudah membuat gaduh stakeholder kesehatan dan organisasi profesi kesehatan, tidak membuat Istana terusik.

Baca Juga  BPOM : Perlu Perkuatan Legal Berupa Payung Hukum Berupa UU

Protes OPK kepada pemerintah ( Presiden dan Menkes) tidak mendapat respon.

RUU Obl Kesehatan kolaborasi Kemenkes dengan Baleg DPR terus berlanjut.

Setelah ribuan OPK menyemut ke Kemenkes, Menkes melalui Sekjen Kemenkes  membuka diri, dan menerima delegasi aksi demo dihalaman Kemenkes.

Menko Polhukam juga menerima Pengurus OPK di kantor Kemenko Polhukam, dan medorong adanya penyelesaian dengan koordinasi Menko PMK.

Tidak adanya komentar ataupun  gambaran sikap Presiden Jokowi terhadap penolakan RUU Obl Kesehatan yang sudah sangat meresahkan masyarakat itu, dipertanyakan  masyarakat.

Masyarakat heran Presiden lebih serius dan tekun mengurus konsolidasi partai politik, dengan mengusung para calon-caslon Presiden, kecuali Anis Baswedan, sebagai Calon Presiden  dari 3 partai yang dianggap sudah tidak sejalan dengan keinginan Presiden.

Sepertinya Presiden lupa bahwa Republik Indonesia menganut sistem ketatanegaraan Presidential.

Saat ini masyarakat kesehatan Indonesia, khususnya tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, apoteker dan Bidan)  yang berhimpun dalam 5 organisasi profesi kesehatan yang dijamin oleh Undang-Undang, mengalami situasi adu domba, politik belah bambu.

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *